Sheratonanchoragehotel – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) fokus merampungkan LINK ALTERNATIF RGO303 kompilasi hukum adat sebagai referensi yang valid bagi masyarakat.
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) BPHN Kemenkumham Jonny Simamora menyebutkan hukum adat, yang merupakan bagian integral dari budaya suatu masyarakat, kerap tidak didokumentasikan dengan baik sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik di antar warga.
“BPHN pernah melakukan pendokumentasian di masa lalu dan terdapat kurang lebih 55 buku tentang dokumentasi hukum yang ada di BPHN,” kata Jonny dalam apel pagi pegawai di lingkungan BPHN, Jakarta, Senin, seperti dikutip dalam keterangan resmi.
Untuk itu, Jonny menuturkan tugas BPHN saat ini yaitu memperbaharui dokumen hukum tersebut. Ia juga meminta kepada seluruh pegawai BPHN untuk berpartisipasi aktif dalam penyusunan kompilasi hukum adat.
Selain membahas tentang kompilasi hukum adat, Jonny juga menyoroti Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
BPHN telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari RGO303 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2020. Oleh karena itu, BPHN bertekad untuk meningkat kan capaian tersebut dan meraih predikat WBBM pada tahun ini.